Draf APBD-P Telah Diserahkan ke Kemendagri Sejak 11 Agustus‎

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati mengungkapkan, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015, telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 11 Agustus 2015 lalu.

Penyerapan anggaran dalam APBD Perubahan kami yakini akan lebih maksimal, dengan menekan belanja modal

Pada 2 September lalu, kata Tuty, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pun telah memenuhi undangan pertama dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan mengenai usulan kegiatan yang diusulkan di dalam APBD-P.

‎"Hari berikutnya kami berikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Banda) Kemendagri," ujar Tuty di Balaikota, Kamis (10/9).

Bappeda Berharap KUA-PPAS Perubahan Segera Disetujui

Dipaparkan Tuty, dokumen APBD-P yang sampai kini masih menunggu evaluasi dari Kemendagri itu melampirkan mengenai prioritas pengurangan anggaran. Antara lain,pembangunan penataan pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), penyempurnaan fisik pembangunan zona A Perkampungan Betawi.

Kemudian peningkatan‎ dan revitalisasi jalan serta trotoar kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pembangunan Tanggul A pantai untuk mendukung proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembangunan Taman Waduk Ria Rio, pengadaan sarana dan pra sarana kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Tarakan, serta rehabilitasi total Sekolah Terpadu Tambora.

Dalam APBD-P, lanjut Tuty, juga disebutkan prioritas penambahan anggaran meliputi pembangunan Jalan Layang Transjakarta  rute Tendean-Blok M-Ciledug, pembebasan tanah jalan, jembatan, flyover serta underpass di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan jJakarta Utara, pembebasan lahan pembangunan rumah susun di Jalan Ancol Barat , Kompleks PIK, Penggilingan, Jakarta Utara serta Cengkareng di Jakarta Barat.

"‎Termasuk pembebasan lahan untuk waduk, situ serta pembangunan jalan sejajar kali di Jakarta Barat," jelasnya.

Tuty mengutarakan, prioritas kegiatan di APBD-P lebih banyak ‎dialokasikan pada kegiatan pembebasan dan pembelian lahan. "Penyerapan anggaran dalam APBD Perubahan kami yakini akan lebih maksimal, dengan menekan belanja modal," tandas Tuty.